Ketentuan Umum Layanan Pengadilan Agama mANOKWARI

Administrator | Sabtu, 02 Maret 2013 - 20:44:13 WIT | dibaca: 2609 pembaca

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.      Pengadilan adalah Pengadilan Agama Manokwari.

2.      Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

3.      Para Pihak adalah pencari keadilan yang terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

4.    Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.

5.      Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pencari keadilan.

6.      Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah Penunjukan Ketua Pengadilan terhadap hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara di pengadilan

7.      Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari sidang yang dibuat Ketua Majelis Hakim.

8.       Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum baik secara klasifikasi maupun kronologis.

9.      Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

10.  Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya.

11.  Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Manokwari.

12.  Standar pelayanan administrasi kepegawaian seharusnya diberikan kepada seluruh pegawai  negeri sipil di Pengadilan Agama Manokwari secara cepat, tepat, dan akurat.

13.  Standar pelayanan administrasi keuangan adalah untuk mewujudkan pelayanan penyusunan laporan perkembangan dan dalam rangka memperlancar kegiatan updating perkebangan realisasi anggaran dan analisis atas laporan realisasi anggaran Pengadilan Agama Manokwari yang cepat, tepat, efektif, efisien, tertib administrasi, dan akuntabel sehingga mampu mendukung kelancaran tugas pengguna pelayanan.

14.  Standar pelayan administrasi Umum adalah terselenggaranya kinerja pelayanan ketatausahaan di Pengadilan Agama Manokwari yang lebih berkualitas, dan terciptanya instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akubtabilitas kinerja.