SIWAS Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

SIWAS

SIWAS

APLIKASI SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

SIPP

SIPP

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

E-Court

E-Court

Pimpinan Beserta Seluruh Jajaran Pengadilan Agama Manokwari Kelas I B Mengucapkan : SELAMAT HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE- 76

SELAMAT HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE- 76

SELAMAT HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE- 76

Jika anda mengalami keluhan dan pungutan diluar yang ditentukan dalam pelayanan yang diberikan, anda dapat melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 081219211266.

LAPORKAN !

LAPORKAN !

Pimpinan Beserta Seluruh Jajaran Pengadilan Agama Manokwari Kelas I B Mengucapkan : SELAMAT HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG KE- 76

DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG KE- 76

DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG KE- 76

banner zi

 

WhatsApp Image 2021 08 19 at 16.40.05

 

     

jadwal sidang

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

 

 

 

 

 

 

 

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

biaya perkara

 

 

 

 

 

 

 

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Siwas

 

 

 

 

 

 

 

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e court

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Manokwari Kelas IB || Media Informasi Dan Transparansi Peradilan II Hati-Hati Terhadap Oknum Yang Mengatasnamakan Aparatur Pengadilan Agama Manokwari Terkait PERKARA dengan Imbalan Sejumlah Uang II Mari Budayakan Pola Kerja 5RIN dan 5S II Pelayanan Prima dan Kepuasan Anda Janji Kami

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

ARSIP MULTIMEDIA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA WEBINAR NASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA WEBINAR NASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.Syarifuddin,SH.,MH  membuka Webinar Nasional Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia secara daring pada Selasa, 16 Maret 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Webinar Nasional ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari ulang tahun ke-68 IKAHI dengan Keynote Speaker  Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prof. Wimboh Santoso,. S.E., MS.C., Ph.D dan diikuti oleh para Hakim di satuan kerja Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan program pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha diIndonesia, maka perlu adanya instrumen hukum yang memadai, sekaligus dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bidang ekonomi, agar laju pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, KMA menyatakan kapasitas dan profesionalitas para penegak hukum akan sangat menentukan kualitas dan efektifitas dari penegak hukum itu sendiri, terlebih diera revolusi indistri 4.0 seperti saat ini, hampir semua bidang kehidupan dijalankan dengan menggunakan platform digital, sehingga tidak cukup kita hanya memahami tentang hukum acaranya saja, melainkan juga harus memahami dinamika dan perkembangan teknologi saat ini.

“Diera revolusi industri generasi keempat ini, sebagaian besar transaksi ekonomi dilakukan secara digital, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pada beberapa terminologi hukum, misalnya pada konsep “barang” sebagai objek hukum, saat ini mulai telah bergeser termasuk juga “data elektronik” begitu juga pada terminologi “domisili Hukum” saat ini telah meluas, termasuk juga “domain”. Hal ini menimbulkan kecenderungan terjadinya pembaharuan dalam prilaku penegakan hukum terhadap perkara - perkara yang mengandung hubungan dalam platform virtual”, tutur M.Syarifuddin

Pada kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi kepada Pengurus Pusat IKAHI atas penyelenggaraan seminar nasional ini dengan mengangkat isu tentang hukum pasar modal, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi para investor pasar modal, karena aspek ekonomi dan aspek hukum bagaikan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Acara webinar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua Kamar, pejabat eselon I serta pengurus pusat IKAHI. (ERW/Foto:PN)

  • Artikel
  • Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian
  • Info Lain 1
  • Info Lain 2

Kegiatan Hukum / Hasil Penelitian

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

Kegiatan Hukum Lainya

Kreasi dari PA masing-masing

Kreasi dari PA masing-masing

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, Manokwari Barat,

Kabupaten Manokwari, Papua Barat - 98312

Telp (0823) 99620880

Fax. (0823) 99620880

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media Sosial Resmi : 

Facebook

Instagram

Lokasi Kami

© 2020 Pengadilan Agama Manokwari Kelas 1. B Designed by Joomla
Level AAA conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0