logojadi

Written by Admin on . Hits: 61

SOSIALISASI RUU PEMBENTUKAN PTA PAPUA BARAT, BALEG DPR RI KUNJUNGAN KERJA DAN DENGAR PENDAPAT DENGAN PEMPROV, MASYARAKAT DAN PERADILAN SE WILAYAH PAPUA BARAT

 

Senin, 7 Juni 2021 bertempat di Hotel Vega Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Ketua Pengadilan Agama Manokwari Muh Amin T, S.Ag., SH., MH. beserta Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Tim Badan Legislasi (Baleg) Komisi 3 DPR RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan dengar pendapat terkait pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

baleg

Gubernur Papua Barat, yang di wakili oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Niko Tite dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. 

“Oleh karena sampai saat ini Provinsi Papua Barat belum memiliki Pengadilan Tinggi Agama tersendiri, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Papua Barat agar mudah terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sudah saatnya membentuk Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat di wilayah Provinsi Papua Barat”, sambut beliau. “Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah mengakomodir penyusunan RUU Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sehingga kedepannya setelah RUU tersebut menjadi Undang-Undang maka masyarakat Papua Barat khususnya yang beragama Islam selalu menjadikan hukum sebagai Panglima di Papua Barat yang kita cintai ini”, tegasnya.

baleg 2

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Drs. H. Agus Budiadji, SH., MH. mengucapkan terima kasih kepada Badan Legislasi DPR RI terhadap pembahasan RUU PTA Papua Barat, Beliau juga menyatakan dengan terbentuknya PTA Papua Barat dapat dipastikan akan memberikan banyak manfaat dalam penegakan hukum kepada masyarakat Papua Barat, mengingat kondisi wilayah yurisdiksi PTA Jayapura yang sangat luas melipiuti 2 provinsi yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan terkendala dengan kondisi geografis yang hanya dapat di jangkau dengan transportasi udara.

“Berdirinya PTA Papua Barat nantinya akan memberikan dampat positif kepada masyarakat pencari keadilan, proses berperkara akan semakin mudah dan biaya semakin ringan. Akses mereka dalam berperkara juga akan semakin mudah”, jelas Beliau. “Selain itu, dengan adanya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, maka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap 4 Pengadilan Agama yang sudah ada di wilayah Provinsi Papua Barat juga akan lebih efektif dan efisien”, tambahnya.

Anggota Baleg DPR RI Mayjen (Purn) Struman Panjaitan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg menyampaikan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dilakukan karena adanya pemekaran provinsi. Wilayah hukum yang tadinya dalam satu provinsi sudah terpecah menjadi dua provinsi, hal ini menyebabkan pelaksanan pengawasan dan pembinaan kurang optimal.

“Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan, pengawasan dan pelayanan peradilan serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa daerah hukum pengadilan tinggi meliputi wilayah provinsi. Maka perlu dibentuk pengadilan tinggi di tiap provinsi yang belum memiliki, sehingga lebih dekat dengan lembaga pengadilan yang dibina dan diawasi. Salah satunya di Papua Barat yang masih menyatu di Pengadilan  Tinggi Agama Mataram,”.  Peran serta lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum tidak dipisahkan dari kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, mengingat pengadilan adalah suatu lembaga tempat memeriksa, mengadili dan memutuskan atau menyelesaikan sengketa hukum. Bahkan pengadilan dianggap sebagai benteng terakhir bagi pada pencari keadilan.

baleg 1

Kegiatan tersebut ditutup tepat pukul 13.00 WIT, Ketua PA Manokwari, Muh Amin, T, S.Ag., SH.MH. yang di temui tim IT PA Manokwari menyampaikan bahwa melalui rapat dengar pendapat tersebut pada dasarnya seluruh peserta rapat, masyarakat dan termasuk unsur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menyatakan tanggapan positif dengan adanya pendirian PTA Papua Barat. “Semoga setelah pelaksanaan kegiatan Baleg DPR RI hari ini, RUU Tentang Pembentukan 5 PTA, termasuk PTA Papua Barat dapat segera disetujui dan disahkan oleh seluruh Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna”. Amiiin Yra.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, Manokwari Barat,

Kabupaten Manokwari, Papua Barat - 98312

Telp (0823) 99620880

Fax. (0823) 99620880

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Media Sosial Resmi : 

Facebook

Instagram

Lokasi Kami

© 2020 Pengadilan Agama Manokwari Kelas 1. B Designed by Joomla
Level AAA conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 />